Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan. (dok. infrasumut)
InfraSumut.com – Medan. Kewibawaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara runtuh akibat terciduknya Topan Obaja Putra Ginting, Kadis PUPR Sumut dalam OTT KPK di Mandailing Natal (Madina), Kamis (26/6/2026) malam.
Selain Topan Ginting yang berstatus ASN, juga ada Rasuli Effendi Siregar sebagai Kepala UPTD PUPR Gunung Tua Dinas PUPR Sumut.
Fakta bahwa Topan Ginting dan Rasuli Effendi di OTT adalah menampar keras marwah Pemprov Sumut. Segala upaya selama ini yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di tubuh Pemprov Sumut, menjadi sirna.
“Sangat disayangkan, tindakan Topan Ginting yang seharusnya menjadi teladan bagi bawahan, namun gagal dijaga. Ini mencoreng wibawa Sumut, menjadi pukulan keras di tengah upaya bersama menjauhkan Pemprov Sumut dari praktik korupsi,” ujar Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan, Selasa (1/7/2025).
Di bagian lain, Sutrisno menyoroti ekspresi Gubernur Sumut Bobby Nasution saat menjawab wartawan terkait kasus Topan Ginting di KPK. Sutrisno menilai Bobby Nasution gelisah dan cenderung panik menjawab wartawan.
Menariknya, Bobby justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai menantang KPK. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap OTT terhadap stafnya, yang dianggapnya tidak pantas dilakukan.
Namun publik justru kegirangan dengan OTT KPK. Hal itu terlihat dari karangan bunga yang berjejer di sejumlah titik di Medan, yang mengapresiasi tindakan tegas KPK terhadap Topan.
“Terima kasih buat KPK, berhasil melakukan penangkapan melalui OTT terhadap koruptor,” bunyi tulisan salah satu ucapan pada karangan bunga.
Tak hanya itu, masyarakat yang tidak menyebut identitasnya secara langsung juga menyuarakan harapan agar KPK segera memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution guna menindaklanjuti kasus yang tengah bergulir.
Lebih lanjut Sutrisno mengatakan fokus saat ini adalah untuk Topan Ginting, di mana pada saat sebagai Kadis Bina Marga SDA di Pemko Medan dan Pj Sekda Kota Medan, adalah bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan ketika itu Bobby Nasution, yang saat ini sebagai Gubernur Sumut.
Artinya karena masih baru empat bulan menjabat Kadis PUPR di Pemprov Sumut, jejak Topan Ginting sebagai birokrat di Pemko Medan harus diusut.
“Karena banyak sekali proyek fisik yang ditangani Topan, seperti lampu pocong, pembangunan jalan dan lainnya, yang sebenarnya begitu dinanti publik pengusutannya karena nama Topan terus disebut-sebut publik dalam indikasi penyimpangan dalam pengelolaan proyek-proyek di Pemko Medan ketika itu,” ujar Sutrisno.
Seiring dengan pengusutan Topan, Sutrisno juga meminta KPK memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution, di mana sebelum menjabat Gubernur, adalah Wali Kota Medan.
“Saya kira bukan kita mau tendensius kepada gubernur saat ini, namun lebih pada adanya kepastian misalnya bahwa proyek-proyek fisik yang digarap Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby saat itu, bermasalah atau tidak secara hukum,” ujar Sutrisno. (Benny
Foto: Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan.
