InfraSumut – Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menekankan khusus pada infrastruktur permukiman yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya, untuk terus mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai unsur daya tarik infrastruktur.
Mengedepankan kualitas dan nilai estetika tersebut, kata Menteri Basuki, telah juga diamanatkan Presiden RI, Joko Widodo, untuk seluruh infrastruktur yang dibangun.
“Tahun 2022 ini kualitas pekerjaan dan estetika harus menjadi prioritas utama bagi kita semua, khususnya Ditjen Cipta Karya. Untuk itu saya mohon kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk terus meningkatkan kompetensinya,” kata Menteri Basuki.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (10/10/2022).
Dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, Rabu (12/10/2022), disebutkan Rakor itu merupakan landasan untuk bekerja cepat dan tepat dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur bidang permukiman Tahun 2022 pada sisa waktu 3 bulan ini serta sekaligus mempersiapkan perencanaan program Tahun 2023.
Lebih lanjut, Menteri Basuki dalam arahannya mengatakan 3 hal yang diperlukan dalam upaya menjamin kualitas pekerjaan, yaitu penuhi kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) serta melakukan perencanaan yang berkualitas pada tahap pra konstruksi.
Setelah itu pada masa kostruksi lakukan pengawasan yang ketat di lapangan. “Saya minta Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengawasi langsung kegiatan di lapangan, jangan menyerahkan sepenuhnya ke kontraktor,” ujar Basuki.
“Karena Kementerian PUPR bertanggungjawab atas pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi, ini juga tanggung jawab Direktur, Kasubdit (Kepala Subdirektorat), dan Kepala Seksi untuk mengecek langsung kualitas infrastruktur,” ujarnya lagi.
Tercatat sebagaimana terekam E-Monitoring Kementerian PUPR hingga posisi 8 Oktober 2022, per pukul 08.00 WIB, realisasi penyerapan keuangan pekerjaan infrastruktur Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 9,74 triliun atau sebesar 57,62% dari total anggaran Rp16,91 triliun. Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah telah mencapai 53,68%. (dav)
