InfraSumut – Jakarta. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, sebagai upaya menciptakan multiplier effect, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, diantaranya dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, serta membuka jaringan logistik ke sentra-sentra produksi.
Selain itu pembangunan infrastruktur menjadi modal bangsa Indonesia meningkat menjadi negara maju dan tidak lagi terperangkap sebagai negara
berkembang saja atau middle income trap.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh pasokan sumber daya material
dan peralatan konstruksi. Untuk itu, pengelolaan tata kelola rantai pasok material dan peralatan konstruksi harus dilakukan dengan baik, untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas.
“Saya ingatkan kembali instruksi Bapak Presiden agar kita mengurangi penggunaan bahan material konstruksi impor selama kebutuhan spesifikasi dapat dipenuhi dalam negeri atau produk tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri,” ujar Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat memberikan sambutan pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2022, Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2022, dan Beton Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
“Sebab Pembangunan infrastruktur harus memberikan nilai tambah, mendongkrak industrialisasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta belanja
yang efisien,” ujar Menteri Basuki dikutip dari laman Ditjen Bina Marga, Kamis (24/11/2022).
Produksi Dalam Negeri (PDN) betul-betul menjadi perhatian yang serius. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalaupun dari luar, harus punya pabrik di dalam.
Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Amanat Presiden RI agar pemerintah
membelanjakan minimal Rp 400 Triliun dari anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah untuk PDN dan produk pelaku UKM-Koperasi.
Kewajiban penggunaan PDN harus diimbangi dengan gerak cepat para pengusaha lokal untuk terus berinovasi dalam menciptakan substitusi material dan komponen peralatan konstruksi
impor.
Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan proyek di lapangan, memiliki kualitas produk yang bisa bersaing dengan produk impor, bahkan harus sesuai dengan standar pasar global, serta memberikan harga yang kompetitif dengan barang produk impor.
“Saat ini telah terjadi shifting pola belanja barang dan jasa dari offline ke online, dengan kenaikan trafik internet berkisar 15-20%. Hal ini menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Dukungan dan kerjasama dalam membangun UMKM dan industri anak bangsa berbasis teknologi memasuki era Industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Saya mengajak kita semua turut andil memajukan UMKM dan industri digital di sektor jasa konstruksi,” tegas Menteri Basuki.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengembangkan dan mendorong pemanfaatan katalog elektronik sebagai etalase bagi pengusaha lokal dan UMK-koperasi untuk memajang produknya sehingga mudah mengakses belanja pemerintah.
“Saya berharap rangkaian kegiatan KI, IIW dan BI 2022 yang mengambil tema ‘Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa’ ini dapat melahirkan terobosan baru dalam membangun infrastruktur, bangunan, serta hunian yang lebih berkualitas dan terjangkau. Untuk itu manfaatkan acara ini untuk saling berinteraksi dan menginspirasi untuk meningkatkan kapasitas dalam membangun infrastruktur di Indonesia”, tutur Menteri Basuki.
Disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, acara ini diselenggarakan sebagai hasil kolaborasi Kementerian PUPR dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), dan berlangsung selama 3 hari di JI Expo Kemayoran, Jakarta,, 23-25 November 2022.
Pelaksanaan Konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Week, dan Beton Indonesia 2022 dikemas dalam bentuk pmeran, konferensi, dialog pengadaan, dan Anugerah Konstruksi Indonesia, yang diikuti oleh pemerintah, para pengusaha dari dalam dan luar negeri.
Kegiatan pameran diikuti 75 exhibitor, dimana 60 di antaranya berasal dari dalam negeri, dan 15 exhibitor berasal dari luar negeri, termasuk diantaranya adalah para pelaku usaha yang telah terdaftar dalam e-katalog sektoral Kementerian PUPR.
Turut hadir dalam acara ini, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Hendrar Prihadi, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins CMG, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, M Arsjad Rasjid PM. (dav)
