InfraSumut.com – Bogor. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yudha Mediawan, menyampaikan Kementerian PUPR pada tahun 2023-2024 akan fokus meneruskan pembangunan infrastruktur.
Hal itu, kata Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan, sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur nasional secara merata.
Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR terus mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Proses ini sangat penting, karena dalam menjalankannya seperti sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, maka harus disiapkan dengan mutu pengadaan yang berkualitas dan tentunya sesuai aturan yang berlaku.
Hal itu dikatakan Dirjen Bina Konstruksi, Yudha Mediawan, dalam arahannya saat membuka resmi Rakor Optimalisasi Peran Balai Pada Program Prioritas Pembinaan Konstruksi Tahun Anggaran 2023 di Kawasan Bendungan Sukamahi Bogor, Jawa Barat, Kamis, (02/01/2023) lalu.
“Kita ingat arahan Bapak Menteri PUPR yang menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa harus kompetitif, transparan, dan akuntabel. Sebab langkah awal dari berhasil tidaknya Pembangunan Infrastruktur berawal dari sini,” ujar Yudha Mediawan dikutip dari laman Ditjen Bina Konstruksi PUPR, Kamis (16/02/2023).
Lebih lanjut Yudha Mediawan juga meneruskan Menteri PUPR yang menghimbau kepada seluruh insan DJBK untuk tetap menjaga kredibilitas PUPR dan kepercayaan masyarakat memasuki tahun politik 2023.
Menurut Yudha, harus terus dijunjung tinggi sikap netral, tidak memikirkan hal-hal yang lain yang nantinya akan menganggu pekerjaan besar yang kita jalankan saat ini.
Pada kesempatan tersebut tersebut Yudha Mediawan juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras bahwa selama tahun 2022 terbukti dengan capaian progres fisik dan keuangan Ditjen Bina Konstruksi yang mencapai target yang diharapkan.
Capaian tersebut meliputi progres keuangan 96,3% kemudian capaian fisik mencapai 98,8% serta 73,918 sdm yang terbina, 3.767 paket tender senilai Rp 106, 9 triliun, peningkatan pengawasan TKDN, peningkatan pengawasan penerapan K3, dan modernisasi perizinan usaha dan tender melalui tranformasi digital.
“Seluruh capaian pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya merupakan hasil kerja keras kita bersama didalam mengawal seluruh kegiatan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih” terang Yudha Mediawan.
Kemudian untuk Balai Jasa Konstruksi tentunya harus mampu menjadi pusat keunggulan pembinaan konstruksi di daerah, yang dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh Balai Kementerian PUPR di Provinsi, tetapi juga oleh Organisasi Perangkat Daerah.
Ia juga juga mendorong peran aktif seluruh pihak/stakeholder yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa harus memahami betul peraturan dan sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
Seperti diketahui bersama, dalam pelaksanaannya setiap tahapan membutuhkan kecepatan, akurasi hasil, dan efisiensi proses. Untuk itu, memanfaatkan digitalisasi merupakan salah satu solusi dalam melaksanakan proses pengadaan jasa konstruksi.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah melakukan terobosan besar dalam tranformasi digital berupa aplikasi pada proses pengadaan barang dan jasa yang diantaranya adalah SIMPAN (Sistem Informasi Pengalaman), SIPASTI (Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi), SIKOMPAK (Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak).
Aplikasi-aplikasi tersebut tentu menjadi wujud nyata dalam upaya mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, dimana Kementerian PUPR mendapat kepercayaan untuk mengelola anggaran yang sangat besar. (ben)
