Pemerintah dan DPR sahkan R-APBN 2024, Kamis (21/09/2023). (istimewa)
InfraSumut.com – Jakarta. Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pengesahan R-APBN Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRRI Jakarta, Kamis (21/09/2023).
Adapun postur APBN 2024 adalah pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun, bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 492 triliun.
Sedangkan belanja negara sebesar Rp 3.325,1 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
Sedangkan asumsi dasar makro pada APBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah Rp15.000/US$, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%, (v) ICP US$82/barel, dan lifting minyak disepakati sebesar 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29% PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun. Selain itu, pembiayaan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 176,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah dan DPR memiliki kesepahaman bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi, geopolitik dan mendukung agenda pembangunan, termasuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Dilansir dari laman Kemenkeu, Kamis (21/09/2023), Menkeu Sri Mulyani saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RAPBN 2024, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia dan global masih menghadapi tantangan, seperti inflasi dan perang Rusia-Ukraina.
Tantangan-tantangan tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan APBN 2024 yang tepat.
“Kami menyampaikan gambaran gejolak ekonomi dan dinamika global saat ini tidak untuk membuat kita khawatir atau pesimis, namun untuk memberikan pemahaman konteks pelaksanaan dan tantangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 dimana APBN selalu diharapkan menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani melanjutkan bahwa APBN harus selalu dijaga agar tetap menjadi instrumen yang sehat dan sustainable. Menurutnya, hal itu karena agenda pembangunan Indonesia masih sangat banyak.
Selain itu, APBN juga diharapkan menjadi alat untuk fundamental perekonomian Indonesia melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Tahun 2024 adalah tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, maka APBN 2024 memiliki peran yang penting untuk menuntaskan program strategis dan memberikan fondasi yang kuat serta sustainable bagi transformasi pemerintah maupun ekonomi secara berkelanjutan,” lanjut Menkeu Sri Mulyani.
Menyadari dinamika global yang masih berlangsung, dukungan DPR kepada Pemerintah, kata Menkeu Sri Mulyani, sangat penting dalam menjalankan APBN 2024.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan senantiasa berkomitmen menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN 2024 sehingga tetap efektif sebagai instrumen kebijakan dan pembangunan.
“APBN 2024 berperan strategis dalam transisi Pemerintahan baru. Semoga proses regenerasi kepemimpinan baik di level nasional maupun daerah dapat terus berjalan dengan lancar, kondusif, melahirkan kepemimpinan amanah dan memberikan kepercayaan untuk meneruskan Indonesia mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” pungkas Menkeu. (bps)
