Total Pemain Judol di Sumut 1,2 Juta, di Antaranya 444 Ribu Pelajar, Deposit Capai Rp1,33 triliun

Gambar Gravatar

Wagub Sumut Surya dan Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien hadiri fun walk puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Halaman Parkir PT Bank Sumut, Minggu (23/11/2025). (dok/infrasumut)

InfraSumut.com – Medan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, mengungkapkan perkembangan data judi online (judol) di Sumut.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024, sebutnya, ada 1,2 juta orang pemain judol di Sumut.

Bacaan Lainnya

Dari 1,2 juta tersebut, terdiri dari 37,2% pelajar, 18,95% karyawan, dan 0,8% ASN. Adapun total depositnya mencapai Rp1,33 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Khoirul Muttaqien pada acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Pelataran Parkir Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Minggu (23/11/2025).

“Untuk judi online berdasar data PPATK tahun 2024, di Sumut total pemainnya 1,2 juta orang yang terdiri dari 37,2 persen pelajar, 18,95 persen karyawan, dan 0,8 persen ASN. Total depositnya mencapai Rp1,33 triliun,” sebutnya.

Kemudian berdasarkan data OJK, tercatat 3.786 aduan secara nasional terkait investasi ilegal, di mana terdapat 176 laporan berasal dari Sumut. Sebanyak 1.813 investasi ilegal telah diblokir.

Sementara untuk pengaduan pinjaman online (pinjol), OJK mencatat 15.110 pengaduan secara nasional dan 573 pengaduan di Sumut, sementara 11.166 Pinjol ilegal telah diblokir.

Karena itu, Khoirul Muttaqien mengungkapkan ada tiga isu yang perlu diwaspadai saat ini adalah investasi ilegal, pinjol dan judol.

Lebih lanjut Khoirul Muttaqien mengatakan peningkatan literasi dan inklusi menjadi salah satu indikator sasaran pembangunan nasional jangka menengah dan panjang.

“Inklusi kita saat ini mencapai 80,51% sementara literasi tahun ini masih 66,46%. Untuk mengejar target, kita sudah melakukan 87 kegiatan tahun ini di 22 kabupaten/kota,” ujarnya.

Khoirul menambahkan bahwa sinergi Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan inklusi melibatkan tim percepatan akses keuangan daerah.

Namun ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi saat ini menimbulkan ancaman baru terhadap masyarakat.

Untuk itu, diimbaunya masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi serta tidak mudah tergiur penawaran yang tidak jelas.

“Kalau ada yang menelpon tidak dikenal atau ada yang menawarkan sesuatu, jangan diangkat atau perhatikan logis dan legalnya. Masyarakat bisa menelpon 157 atau datang ke kantor OJK,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumut, Surya, yang hadir pada acara itu menyampaikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumut telah mencapai 80% pada tahun 2025.

Capaian ini dinilai menjadi kemajuan signifikan, mengingat Pemerintah Indonesia menargetkan inklusi sebesar 98% pada tahun 2045.

“Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan inklusi keuangan menjadi agenda prioritas nasional. Target sebesar ini hanya dapat tercapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan,” kata Surya.

Ia menyebut BIK menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, serta memastikan masyarakat dari berbagai lapisan memahami manfaat dan perlindungannya.

Surya juga menekankan pentingnya program satu rekening satu pelajar guna menanamkan budaya menabung sejak dini. Selain itu, ia turut mendorong pemanfaatan produk layanan keuangan seperti KUR, program jaminan sosial, dan layanan digital perbankan.

Acara BIK bertema Pasar Keuangan Rakyat Medan 2025 dirangkai dengan Fun Walk yang dilepas oleh Wagub Surya dan diikuti oleh seluruh perbankan, lembaga keuangan, dan jajaran OPD Sumut. (bps)

Pos terkait