Gubernur Sumut Bobby Nasution saat menerima audiensi Bupati Langkat Syaf Afandin sebelum dicokol KPK. (dok/istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Jauh sebelum Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap KPK dalam OTT pada Kamis (2/7/2026) lalu, ternyata Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sudah kerap menegurnya.
Karena itu, Gubernur Bobby Nasution pun kesal kepada Ondim, sapaan akrab Syah Afandin. “Disayangkan, ini kembali ya Langkat menjadi penangkapan oleh KPK kepada bupati, dan ini sangat disayangkan,” ujar Bobby.
Hal itu ia sampaikan menjawab wartawan, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (6/7/2026), terkait OTT KPK terhadap Ondim.
Pasalnya menurut Bobby, masyarakat menjadi korban. Sebab uang yang terkait dengan kasus Ondim, adalah berkaitan dengan yang rakyat. Karena itu, ia berharap kasus tersebut tidak terulang lagi.
“Tentu yang pertama yang dikorbankan adalah masyarakat, yang menjadi korban utama karena uangnya yang digunakan ini uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita tidak terjadi lagi,” ujar Bobby.
Ternyata sebelum penangkapan itu, Bobby Nasution sudah kerap menegur Ondim berkaitan dengan proyek-proyek yang rawan penyimpangan.
“Yang pasti kami kan provinsi ini sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ya, hal-hal yang kami rasa janggal dalam melaksanakan roda pemerintahan, pasti kami sampaikan, baik itu teguran secara langsung kami dengan kepala daerah sering kumpul-kumpul ya baik teguran secara halus, secara apa bahasanya satir lah mungkin ya secara satir, atau pun teguran secara langsung, ini sebenarnya sudah kita sampaikan beberapa kali,” jelas Bobby.
Berarti udah pernah ya pak?, tanya wartawan lagi. “Iya tadi yang sampaikan ya,” jawab Bobby lagi yang saat itu didampingi Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.
Lebih lanjut Bobby menekankan sistem pemerintahan harus dijalankan dengan baik. “Nah itu tadi yang saya sampaikan, ini kan sistem, pertama sistemnya harus benar-benar baik,” ujar Bobby, mantan Wali Kota Medan itu.
“Kedua kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apapun sistem, pastikan sistem ini yang menjalankan adalah person to person-nya. Kalau person to person-nya punya niat yang tidak baik, secanggih apapun sistemnya pasti ada, pasti ada sela-sela untuk menembusnya,” tambahnya.
Karena itu, Bobby berpesan kepada Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, yang resmi ditunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, agar membangun sistem pemerintahan yang baik di lingkungan Pemkab Langkat.
“Makanya saya tadi sampaikan ke ibu Tiorita, khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN ini kerja untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka itu kepada masyarakat, melapornya sama pimpinan, jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Nah itu yang tidak boleh terjadi, baik di Langkat itu sistem yang saya minta untuk Ibu Tiorita ke depannya harus dibangun di Langkat,” jelasnya.
Sebelumnya pada hari yang sama di Kantor Gubernur Sumut, Bobby menyerahkan surat keputusan penunjukan Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti sebagai Plt Bupati Langkat.
Penunjukan Plt Bupati Langkat itu untuk memastikan tetap terlaksananya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat, menyusul tertangkapnya Bupati Langkat Syaf Afandin dalam OTT KPK pada Kamis (2/7/2026) lalu.
Pemprov Sumut, kata Gubernur Bobby, telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Mendagri meminta gubernur segera menunjuk Plt Bupati Langkat agar roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal.
“Oleh karena itu barusan ini kami sudah menyerahkan surat keputusannya, untuk ibu wakil bupati jadi pelaksana tugas bupati, melaksanakan tugas-tugas Bupati,” ujar Bobby.
Sementara itu, Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti mengatakan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sebagai Plt Bupati Langkat.
Tiorita mengatakan akan berusaha lebih maju dan berupaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Langkat. “Saya akan berusaha lebih maju mencapai kepercayaan masyarakat lagi kembali kepada kami,” katanya.
Ia juga menegaskan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Langkat untuk menghindari praktik korupsi. “Jadi kami berjuang lebih baik supaya masyarakat lebih maju lagi,” pungkasnya. (bps)
